JAKARTA - Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) bertekad mereformasi institusi DPR. Koordinator Pimpinan Kolektif Nasional (PKN) PDP Laksamana Sukardi mengatakan, reformasi yang akan dilakukan adalah perilaku anggota DPR yang dinilai kurang bertanggungjawab.
''Yang tidak ada di Senayan (Gedung DPR-red) adalah tanggung jawab. Sebab, DPR sebagai pengawas seharusnya tidak boleh ikut melaksanakan proses apalagi memberikan persetujuan,'' kata Laksamana dalam penutupan Rakernas III dan Rakornas I PDP di Hotel Sahid Jakarta, Selasa (13/5/2008).
Dia menambahkan, sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan anggota DPR disebabkan tidak adanya tata kelola yang baik. Menurut dia, wewenang yang sangat besar membuat kinerja DPR campur aduk.
''Sudah ikut mengawasi, melaksanakan, DPR juga ikut memberi anggaran. Sehingga, reformasi di Senayan menjadi agenda kita,'' ujarnya disambut aplaus kader PDP.
Mantan Menteri BUMN di Era Presiden Megawati ini menyatakan, PDP akan memperjuangkan agar anggota DPR memiliki independensi. Sehingga, pimpinan fraksi tidak bisa memaksakan kehendak ketua umum kepada anggotanya.
Sementara itu, salah satu Ketua PKN TE Budi Susilo mengatakan, saat ini pihaknya berkonsentrasi menghadapi verifikasi faktual KPU sebagai peserta Pemilu 2009. ''Kita tinggal satu langkah lagi menjadi parpol peserta Pemilu. Kita akan maju terus, meski tidak memiliki uang untuk mengikuti Pemilu,'' tandasnya.
Dia menambahkan, saat ini PKN tengah menyelesaikan penyusunan pedoman syarat calon legislatif (caleg). Menurut dia, pedoman tersebut akan disosialisasikan setelah PDP dipastikan menjadi peserta pemilu.
"Kalau kita lolos verifikasi, tinggal menyusun strategi untuk merealisasikan target perolehan 20% suara yang telah dicanangkan," tandasnya. (Ahmad Baidowi/Sindo/fit)
''Yang tidak ada di Senayan (Gedung DPR-red) adalah tanggung jawab. Sebab, DPR sebagai pengawas seharusnya tidak boleh ikut melaksanakan proses apalagi memberikan persetujuan,'' kata Laksamana dalam penutupan Rakernas III dan Rakornas I PDP di Hotel Sahid Jakarta, Selasa (13/5/2008).
Dia menambahkan, sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan anggota DPR disebabkan tidak adanya tata kelola yang baik. Menurut dia, wewenang yang sangat besar membuat kinerja DPR campur aduk.
''Sudah ikut mengawasi, melaksanakan, DPR juga ikut memberi anggaran. Sehingga, reformasi di Senayan menjadi agenda kita,'' ujarnya disambut aplaus kader PDP.
Mantan Menteri BUMN di Era Presiden Megawati ini menyatakan, PDP akan memperjuangkan agar anggota DPR memiliki independensi. Sehingga, pimpinan fraksi tidak bisa memaksakan kehendak ketua umum kepada anggotanya.
Sementara itu, salah satu Ketua PKN TE Budi Susilo mengatakan, saat ini pihaknya berkonsentrasi menghadapi verifikasi faktual KPU sebagai peserta Pemilu 2009. ''Kita tinggal satu langkah lagi menjadi parpol peserta Pemilu. Kita akan maju terus, meski tidak memiliki uang untuk mengikuti Pemilu,'' tandasnya.
Dia menambahkan, saat ini PKN tengah menyelesaikan penyusunan pedoman syarat calon legislatif (caleg). Menurut dia, pedoman tersebut akan disosialisasikan setelah PDP dipastikan menjadi peserta pemilu.
"Kalau kita lolos verifikasi, tinggal menyusun strategi untuk merealisasikan target perolehan 20% suara yang telah dicanangkan," tandasnya. (Ahmad Baidowi/Sindo/fit)
Posts
No comments:
Post a Comment